Rakerpim PTKIS Kopertais IV Surabaya: Penguatan Akreditasi Institusi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

By. Nur Zaini

Menjadi agenda tahunan Kopertais Wilayah IV Surabaya, Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Pada tahun 2019 ini, kegitan tersebut diselenggarakan di Hotel Premier Place Sidoarjo pada tanggal 26-28 April 2019. Rakerpim kali ini mengusung tema “Penguatan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Kemandirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Kopertais Wilayah IV Surabaya di Era Revolusi Industri 4.0”. Rapat dibuka oleh Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya (Prof. Dr. Masdar Hilmy, Phd.). Dalam sambutan pembukaan,  Masdar Hilmy, yang juga Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya mendorong para pimpinan PTKIS agar melakukan percepatan akreditasi Institusi (AIPT). Data yang disampaikan dia, diantara 190 PTKIS Kopertais Wilayah IV masih ada 72 PTKIS yang belum mengajukan Akreditasi Institusi (AIPT), sehingga sebelum tanggal 10 Agustus 2019, 72 PTKIS yang belum terakreditasi tersebut sudah harus up load pengajuan AIPT. 

Sementara itu, Prof. Dr. Arskal Salim (Dirjen Diktis Kemenag RI) yang juga berkesempatan hadir, dalam sambutannya menyampaikan tiga hal, yaitu: pertama, Terkait serdos, Pada tahun 2019 ini tersedia kuota sebanyak 1.500 untuk PTN dan PTS. Kemenag akan memperhatikan dan menyelesaikan persoalan dosen FAI (Fakultas Agama Islam) yang belum mendapat kesempatan serdos karena terganjal aturan. Pertemuan baru-baru ini antara kemenristekdikti dengan Dirjen Pendis untuk membicarakan persoalan tersebut. “Tinggal menunggu hasilnya seperti apa, sehingga Kopertais bisa mengidentifikasi dosen FAI yang akan sertifikasi”, jelas Arskal. Kedua,  terkait Bidikmisi. Pada tahun 2019 ini tersedia 10.000  bidikmisi untuk mahasiswa PTN dan PTS. Menurutnya, bidikmisi tahun ini diprioritaskan bagi program studi yang paling diminati. Selain itu, mahasiswa yang mendaptkan bidikmisi, berasal dari program studi yang terakreditasi minimal B dan mahasiswa yang memiliki kartu Indonesia pintar (KIP) atau sejenisnya. Ketiga,  terkait akreditasi prodi dan institusi.  Dia mengatakan bahwa Dirjen Diktis akan melakukan perekrutan assessor  dan merencanakan kegiatan klinik penyusunan Borang di bulan Juni 2019 dan mengawal PTKIS dalam penyusunan LED dan LKPT/LKPS.

Hari ke-2 rakerpim PTKIS Kopertais wilayah IV Surabaya, sesuai dengan temanya, menghadirkan  Suparto, S.Ag., M.A., Ph. D. (Asesor BAN PT dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Ia menyapaikan pengalam praktis selama menjadi asesor dibeberapa perguruan tinggi.

Ia menjelaskan kesalahan umum yang dapat diidentifikasi. Kesalahan tersebut antara lain:

  • Dokumen tidak berisi informasi yang konsnsiten,
  • Dokumen tidak bersisi data dan fakta harus memenuhi (5W+1H), misalnya penyusunan visi misi harus mencakup: who (siapa saja), when kapan, why (mengapa dilakukan), Haw(apa yang terjadi dipertemuan itu).
  • Kaya informasi miskin fakta (deskriptif normatif), uraian menggunakan kata sebaiknya, seharusnya dan lain-lain.
  • Borang tidak seindah aslinya.
  • Menambhkan tabel yang tidak perlu.
  • Terlalu banyak gambar.
  • Tidak ada referensi sumber data.
  • Disususn tidak sesuai panduan.
  • Paradigm mutu adalah borang dan dokumen.
  • Tanggung jawab pemangku kepentingan.
  • Keterlibatan semua pihak.
  • Dukungan semua sumber daya.
  • Akuntabilitas bersama siklus.
  • Trdaisi terbaik dalam meraih output dan outcome.
  • Tanggungjawab pada stakeholder, dan 
  • Peningkatan berkelanjutan.
  • Keterbukaan.

Penyususna IAPT versi 3.0 yang terdiri dari LED-PT (laporan evaluasi diri perguruan tinggi) dan LKPT (laporan kinerja perguruan tinngi) saat ini lebih berat jika dibandingkan tahun sebelummya, mislanya dalam pengisian LKPT terkait dengan data mahasiswa dan dosen akan mengacu pada Forlap PD DIKTI sementara untuk produktivitas dosen berupa penelitian, PkM, publikasi Ilmiah dan dan HaKI mengacu kepada laporan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) pada akun simlitabdimas. Masa awal penggunaan intrumen APT versi 3.0 masih ada sedikit kelonggaran, namun secara bertahap pada akhirnya 100% pengisian LKPT  mengacu pada pangkalan data pokok sebagaimana di atas.

Bobot penilaian IAPT versi 3.0, terdiri dari Laporan Evaluasi Diri (LED)  dengan bobot 48,5%, sedangkan Laporan kinerja perguruan tinggi (LKPT) dengan bobot 51,5%. Pada LKPT terdapat 31 tabel, lapoan berbasis PD DIKTI. Masing-masing penilaian mengacu pada input, proses, output, outcome.  Pada LED aspek dengan bobot input 27,7%, Proces 16,5%, output 3,3%, outcome 1,0% sedangkan LKPT  aspek dengan bobot input 11,1%, Proces 4,3%, output 21,6%, outcome 14,6% . Suparto menambahakan bahwa Perguruan tinggi, baik negeri maupum swasta yang mengajukan IAPT versi 3.0 tidak akan mendapatkan nilai “A”, sebab kriteria penilaian IAPT versi 3.0 menggunakan 4 kategori, unggul, baik sekali, baik, dan tidak terakreditasi. Skor > 361 kategori Unggul, 300 < skor <  Baik Sekali, 200 < skor < 300 Baik, skor < 200 Tidak terakreditasi.  Jika dilaihat dari kualitas perguruan tinggi dianggap unggul jika program studi yang ada 75 % terakreditasi  A; baik sekali jika 50% program studi terakreditasi A.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *